Anggi Kusumah

Penulis : Anggraeni Kusumah, Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

Teori-teori pembangunan perlu dipelajari dalam penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Mengetahui akar permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kerangka pemikiran para ilmuwan yang telah melahirkan teori-teori pembangunan. Teori-teori pembangunan menjelaskan berbagai fenomena, kekuasaan ( power) dari adanya sosok kepemimpinan (leadership) dan sistem yang ditenggakkan yang berimplikasi pada proses pembangunan.

Teori-teori pembangunan ini tumbuh dari sejarah logika, prediksi, klasifikasi, penerapan hukum, politik serta indikator-indikator yang mempengaruhi pembangunan. Sehingga teori-teori pembangunan digunakan sebagai landasan ilmu dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Teori-teori pembangunan perlu dipelajari untuk membentuk pola berpikir kritis dari penyelenggara pemerintahan yang dapat digunakan untuk menganalisa gejala-gejala yang terjadi di pemerintahan,  fungsi-fungsi pemerintahan, tahapan perkembangan pemerintahan,  serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Secara garis besar, pola berpikir kritis dengan pijakan teori-teori pembangunan akan menghasilkan strategi kebijakan yang menjembatani mencapai tujuan kemakmuran atau kesejahteraan.

3. Jika teori-teori pembangunan diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menghasilkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini bisa menterjemahkan “mimpi atau tujuan” melalui Visi dan Misi pemerintahan dan diuraikan melalui perencanaan pembangunan. Aliran-aliran pemikiran politik dan gagasan pemikiran politik bisa dijabarkan secara ilmiah melalui rencana program jangka Panjang, menengah, maupun pendek. Termasuk perencanaan strategis dan prioritas yang bisa diuraikan melalui pendekatan teori-teori pembangunan.

Sebagai contoh terkait permasalahan pembangunan kota yang semakin multi-dimensional, sementara dalam pengembangan sarana prasarana permukiman dihadapi masalah-masalah seperti : (1) masih rendahnya pelayanan air bersih, (2) masih rendahnya pelayanan air limbah, (3) menurunnya pelayanan jaringan jalan, (4) masih luasnya daerah tergenang, (5) makin meningkatnya Kawasan kumuh.

Padahal, ada dimensi lain yang perlu ditangani dalam pengembangan perumahan, seperti (1) banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah (masih banyak rumah tidak layak huni), (2) banyaknya unit-unit rumah yang belum memenuhi kualitas layak huni, (3) belum efisiennya pasar perumahan primer, (4) terbatasnya sumber pembiayaan bagi pembangunan perumahan.

Permasalahan multi-dimensi ini memerlukan landasan ilmiah untuk menemukan solusi melalui teori-teori pembangunan untuk menjadi kebijakan strategis dan prioritas tentang perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, dan penatagunaan sumber daya alam.

Sebagai contoh, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan Teori Pertumbuhan Todaro (1983) yang membuat definisi pembangunan sebagai “proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut”. Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan itu pada hakikatnya haruslah menyuarakan seluruh nada dasar (gamet) perubahan pada seluruh sistem sosial seirama atau senada dengan berbagai dasar kebutuhan dan keinginan masing-masing individual dan kelompok masyarakat yang bernaung di dalam sistem itu, bergerak maju dari kondisi kehidupan yang serba kekurangan dan tidak memuaskan, menuju kepada kondisi kehidupan yang jauh lebih baik, baik material maupun spiritual.

Melalui pendekatan Teori Pertumbuhan Todaro, maka solusi untuk menyelesaikan gejala permasalahan muti-dimensi perumahan permukiman adalah sebagai berikut :